Jakarta -- Ekonom Indef Bhima Yudhistira menangkap sinyal revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah sebagai pengumuman resesi. Lebih dari itu, ia menilai pemerintah meminta dunia usaha dan masyarakat bersiap diri menghadapi situasi. "Pengumuman resesi versi pemerintah merupakan cara komunikasi agar masyarakat dan dunia usaha bersiap diri menghadapi situasi terburuk," jelasnya, dilansir Antara, Rabu (23/9). Selain itu, ia melanjutkan, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah sebagai langkah agar pasar keuangan dalam negeri tidak kaget saat pengumuman resmi PDB nanti. "Jadi pasar harapannya sudah price in," ujarnya. Bhima memperkirakan potensi terjadinya resesi pada tahun ini menunjukkan ada tekanan yang sangat dalam pada perekonomian, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Ia memperkirakan akan terjadi gelombang PHK yang merata hampir di semua sektor mulai perdagangan, transportasi, properti, sampai industri. PHK ini sebagai upaya efisiensi pengusaha untuk menekan biaya operasional. "Jadi, estimasinya ada 15 juta PHK sampai akhir tahun. Tak terkecuali banyak start up akan berguguran," katanya. Bhima melanjutkan seiring dengan terjadinya gelombang PHK yang besar, maka daya beli masyarakat menurun, sehingga berpengaruh terhadap naiknya jumlah orang miskin baru. "Pastinya angka kriminalitas juga meningkat dan rawan konflik sosial di masyarakat," tegasnya. Ia mengingatkan pemerintah agar terus fokus pada penyelesaian di sektor kesehatan secara serius, terutama dalam hal pengendalian penularan hingga vaksin corona. Menurutnya, semakin cepat pandemi covid-19 ditangani, maka masyarakat akan semakin percaya diri untuk melakukan kegiatan perekonomian di luar rumah dan mendorong pemulihan ekonomi. Bhima juga menyarankan agar pemerintah segera menambah jumlah penerima maupun nilai bansos tunai (BLT) untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal. Ia menambahkan bantuan berupa sembako juga bisa difokuskan ke daerah-daerah yang padat penduduk, seperti Jabodetabek untuk meredam adanya potensi konflik sosial. "Nominal BLT harus lebih besar dari sebelumnya. Idealnya Rp1,2 juta per orang per bulan selama tiga sampai enam bulan," terang dia. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2020 dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen. Sumber : cnnindonesia.com