Jakarta -- Wacana kebijakan menyederhanakan nominal mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilainya (redenominasi) kembali muncul ke publik. Singkatnya, kebijakan ini akan menghilangkan digit nol pada rupiah. Misalnya, uang pecahan Rp1.000 menjadi Rp1 dan seterusnya. Wacana ini muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Lantas apa manfaat dan mudarat menyulap rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1? Manfaat Dari sisi manfaat, redenominasi bisa membuat perekonomian lebih efisien karena berbagai pelaporan dan pembukuan serta transaksi tidak perlu lagi menggunakan pencatatan nominal yang panjang seperti saat ini. Misalnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan keuangan perusahaan, hingga pencatatan harga barang di toko-toko ritel sehari-hari. "Urgensi pembentukan (RUU Redenominasi) menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah," kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/7). Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018 Agus Martowardojo pernah mengungkapkan bahwa redenominasi bisa meningkatkan citra rupiah dari mata uang lain di dunia. Sebab, banyak negara yang sudah lebih dulu menggunakan nominal sedikit pada mata uang mereka. "Ini akan membuat persepsi terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, efisiensi juga menjadi lebih baik, dan tentu membuat mata uang rupiah sejajar dengan mata uang dunia lainnya," katanya. Tak hanya itu, redenominasi bisa memberi dukungan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sebab, rupiah yang stabil turut menjaga inflasi. Mudarat Sementara dari sisi mudarat, redenominasi akan memberikan kerugian pada meningkatnya biaya pencetakan uang baru. Sebab, rupiah dengan nominal lama akan ditarik secara bertahap dari masyarakat untuk diganti yang baru. Belum lagi, ada biaya sosialisasi hingga pengubahan sistem elektronik di semua institusi. Mulai dari kementerian/lembaga, bank, hingga toko-toko. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan redenominasi yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat justru bisa menimbulkan masalah. Yang paling rentan justru bisa menimbulkan inflasi. "Timing yang salah saat pemberlakuan implementasi dampaknya bisa negatif. Misalnya Turki kan sempat redenominasi tapi timing-nya enggak tepat sehingga inflasinya sempat melonjak," kata Josua. Selain itu, menurut Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, waktu pelaksanaan yang tidak tepat dan kurang sosialisasi justru bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Apalagi, kebijakan ini pasti memakan waktu lama sekitar tujuh tahun untuk masa transisi. "Makanya harus dikomunikasikan dengan baik untuk meminimalisir efek psikologis kepada masyarakat. Selama ini belum ada upaya tersebut," tutur Yose. Sumber : cnnindonesia.com