Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program Kartu Prakerja sejak era kampanye Pilpres 2019, atau jauh sebelum pandemi virus corona atau Covid-19 mewabah di Indonesia. Mulanya, program ini bertujuan untuk menambah keterampilan calon pekerja, pekerja korban PHK, dan yang ingin alih kerja dengan kuota 2 juta orang. Gagasannya, mereka yang ingin menjadi peserta diberi keterampilan dengan pelatihan secara tatap muka dengan biaya yang ditanggung negara. Bahkan, peserta akan diberi ongkos selama periode pelatihan. Siapa yang mau menambah keahlian, tinggal daftar lalu ikut pelatihan yang dibiayai negara dan dapat uang dari negara. Namun, pandemi corona yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK. Pemerintah pun ingin agar program ini tetap bisa jalan, bahkan menjadi salah satu jaring pengaman nasional untuk para korban PHK. Format dan perhitungan anggaran program pun diubah. Anggaran biaya pelatihan sebesar Rp3 juta-Rp7 juta per peserta akhirnya sebagian dialihkan ke insentif. Hanya tersisa Rp1 juta untuk biaya pelatihan tiap peserta. Sementara insentif peserta dilipat gandakan dari Rp500 ribu menjadi Rp2,55 juta per peserta. Maka secara total, masing-masing akan mendapat pagu Rp3,55 juta. Kendati memangkas anggaran biaya pelatihan, namun total dana yang diberikan sejatinya meningkat dua kali lipat, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebab, peserta yang disasar pun meningkat dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang. Mekanisme pun harus diubah dari semula pelatihan fisik (offline) menjadi dalam jaringan (online) melalui paket-paket pembelajaran. Paket tersebut diunggah di situs resmi mitra kerja pemerintah, yaitu Skill Academy oleh Ruangguru, perusahaan rintisan (start up) di bidang pendidikan. Selain itu, juga melibatkan beberapa start up lain, seperti MauBelajarApa, Pintaria, Sekolah.mu, Pijar Mahir, Bukalapak, Tokopedia, dan OVO. Tak ketinggalan para mitra pemertinah seperti Sisnaker dan BNI. Masalahnya, menurut Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, mekanisme ini justru tidak efektif dan menimbulkan pemborosan bagi anggaran negara. Ujungnya, ia melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi corona hanya masuk ke dompet ke ekosistem start up. "Kalau dilihat pelatihan online ini tidak efektif, juga tidak pas dengan kebutuhan keterampilan saat ini. Jadi lucu, padahal ini penting dan anggarannya besar sekali sampai Rp5,6 triliun," ungkap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4). Tauhid mengatakan ada beberapa pertimbangan. Pertama, pada dasarnya mekanisme daring tidak efektif untuk program ini. Sebab, pendidikan online sejatinya lebih cocok untuk pelajar, sementara program ini menyasar para pekerja, sehingga seharusnya melalui keterampilan secara praktik. Oleh karena itu, program Kartu Prakerja seharusnya tetap dibuat berupa pendidikan keterampilan fisik secara tatap muka. Masalahnya, kedua, pendidikan keterampilan fisik tidak bisa diberikan saat ini di tengah pandemi corona. Hal ini karena ada ketentu aktivitas dari rumah dan jaga jarak fisik. "Artinya, kalau Kartu Prakerja tidak bisa berjalan sekarang, ya jangan dipaksa, lebih baik tunggu corona mereda, lalu jalankan lagi secara tatap muka. Mana ada keterampilan kerja lalu diberi sertifikat hanya dengan menyimak ulasan secara online?" jelasnya. Ketiga, Tauhid pun ragu bila selesai mengikuti kelas, para peserta akan memiliki keterampilan yang nanti bisa bermanfaat di dunia kerja. Toh, lagi-lagi kelas yang diberikan lebih banyak berorientasi ke manajamen diri, bukan penambahan keterampilan berdasarkan teori dan praktik. "Konsep awal kan mengatasi mis-match keterampilan tenaga kerja dengan dunia usaha, jadi kompetensi harusnya jelas apa yang dibutuhkan. Tapi ini seperti lihat video tips saja," imbuhnya. Misalnya, bagi pengemudi ojek online (ojol), maka lebih tepat menyasar ke keterampilan otomotif atau kalau mau alih kerja, langsung cara membangun bisnis. Sementara yang ditawarkan di situs pendidikan adalah paket yang terdiri dari kelas perencanaan keuangan untuk pekerja harian lepas dan customer service mengenai penguasaan teknik pelayanan terbaik. Sisanya, berupa percakapan bahasa Inggris dasar dengan konsumen dan kelas teknik mengelola stres agar kerja tetap produktif. Kemudian, manajemen waktu agar kerja lebih produktif dan tenang di hari tua dengan dana pensiun. "Masa para ojol diberi kelas kurangi stres? Rasanya ini bukan kelas penambah keterampilan. Tips semacam ini banyak di Youtube dan video-video manajemen diri yang sering dibagi gratis, jadi untuk apa negara bayar?" katanya. Keempat, ada pemborosan dan ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK justru masuk ke para start up. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, ada sejumlah paket pendidikan yang ditawarkan. Ruangguru, misalnya, menawarkan 19 paket kelas online dengan harga Rp1 juta per paket dengan jumlah 5-6 kelas. Namun, kelas online itu juga ditawarkan secara terpisah sebanyak 15 kelas. Penawaran kelas daring termurah, yaitu menentukan badan usaha untuk pebisnis perumahan dan UMKM seharga Rp150 ribu dan termahal kelas TOEFL seharga Rp599 ribu. Sedangkan Pintaria menawarkan 26 kelas dengan harga tertinggi Rp700 ribu untuk kelas pengelola acara profesional. Lalu yang termurah Rp299 ribu untuk kiat sukses jualan di Bukalapak bagi pemula serta Rp300 ribu untuk kiat jualan di media sosial. Ada lagi, MauBelajarApa menawarkan sejumlah kelas dengan harga yang lebih beragam. Misalnya, kelas termahal seharga Rp950 ribu untuk belajar strategi pemasaran yang memenangkan hati milenial dan Rp1 juta untuk lima sesi belajar design thinking untuk manajemen staf bisnis. Sementara yang termurah sekitar Rp150 ribu untuk belajar memulai bisnis yang sukses dan Rp200 ribu untuk kelas pembuatan laporan keuangan. Start up Pijar Mahir menawarkan kelas dengan harga yang lebih murah, mulai dari Rp75 ribu untuk cara mengetahui bisnis sehat atau tidak hingga Rp300 ribu untuk cepat menguasai aplikasi excel tingkat lanjut. Terakhir, Sekolah.mu menawarkan kelas dengan harga mulai dari Rp150 ribu untuk sukses karier dengan menjalin relasi hingga Rp1 juta untuk kelas teknik fotografi menggunakan ponsel untuk jualan online. Seluruh biaya kelas pelatihan ini dibebankan per peserta. Modal Si Pengangguran Terkait dengan pelatihan berbasis internet, Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan pemerintah harus memisahkan fungsi jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas SDM di Kartu Prakerja. Apalagi, sasaran peserta dilakukan secara acak. "Dengan kuota yang terbatas, lalu apa dasar pemilihannya? Kenapa dipilih acak? Apakah dari yang paling miskin atau cepat-cepatan daftar? Ini justru akan menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi di situasi seperti ini," katanya. Ia juga ragu dengan pelatihan online yang diberikan ke pengangguran, namun harus mengorbankan kuota internet mereka. Artinya, ada modal yang harus dikeluarkan di tengah kondisi pandemi corona, padahal tujuannya menjadi jaring pengaman nasional untuk mengganjal perut. "Para pengangguran diminta untuk memikirkan akses internet mereka, ini rasanya tidak tepat. Mahasiswa saya saja di UI, masih sulit mengakses internet, padahal notabenenya mereka penduduk pusat kota dan ditanggung orang tua, apalagi pengangguran," jelasnya. Untuk itu, menurutnya, Kartu Prakerja lebih baik murni diberikan sebagai bantuan sosial saja di tengah pandemi corona ini. Peserta yang disasar tinggal menyesuaikan data penduduk miskin di Kementerian Sosial dan pembaharuan data di lapangan. Terpisah, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menyatakan pemerintah tidak memberikan biaya atas jasa penyelenggaraan program ke para mitra kerja pemerintah. Artinya, tidak ada nilai keuntungan secara nominal yang didapat oleh ekosistem start up tersebut. Panji menegaskan biaya pelatihan yang sudah dianggarkan pemerintah semuanya murni untuk kebutuhan pelatihan. Misalnya, pembuatan materi dari berbagai narasumber. "Kami tidak membayar fee. Bantuan itu 100 persen untuk peserta. Mereka bebas menggunakan manfaatnya sesuai minat dan harga yang diinginkan," kata dia. Sumber : cnnindonesia.com